Mitra dan Donor Kami

DONOR KAMI

RAJAWALI FOUNDATION (RF) adalah sebuah organisasi filantrofi yang didirikan pada tahun 2010 oleh Bapak Peter Sondakh, Chairman dan CEO dari Rajawali Corpora, sebuah perusahaan investasi ternama di Indonesia.

RF bertujuan mengedepankan pendidikan sebagai penggerak utama pembangunan dan perubahan sosial di Indonesia dan Asia Tenggara. Pendidikan dan penelitian di bidang kebijakan publik adalah fokus utama agenda kerja RF, berdasarkan keyakinan bahwa perbaikan sekecil apapun dalam perencanaan dan penerapan kebijakan publik tetap dapat membawa manfaat yang besar bagi hidup jutaan masyarakat di Indonesia.

Untuk mewujudkan hal ini, RF berkolaborasi dengan universitas di dalam dan di luar negeri, badan-badan pemerintahan dan juga masyarakat untuk menemukan inovasi-inovasi kebijakan dan kemudian menyebarkan pengetahuan ini melalui program pendidikan dan pelatihan dan jangkauan jaringan program.

Selain itu, RF menyediakan dukungan peningkatan infrastruktur dan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah, meliputi juga sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. RF juga menyediakan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terkena bencana alam dan kebutuhan darurat lainnya. RF turut mendukung pemerintah dalam proyek renovasi dan pemeliharaan rumah susun sederhana bagi masyarakat tidak mampu dan terkena musibah banjir; dan berbagai kegiatan sosial lainnya bagi masyarakat luas.

 

THE DAVID AND LUCILE PACKARD FOUNDATION

Selama lebih dari 50 tahun, The David and Lucile Packard Foundation telah bekerja sama dengan mitra-mitra di seluruh dunia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak, keluarga, dan masyarakat – dan untuk memulihkan dan melindungi planet bumi.

Packard Foundation mendanai berbagai program di seluruh dunia, yaitu Program Konservasi dan Sains, Program Populasi dan Kesehatan Reproduktif, Program Anak-Anak, Keluarga, dan Masyarakat. Selain itu, Packard Foundation mendukung berbagai organisasi nirlaba di wilayah geografis yang memiliki nilai signifikansi dengankeluarga Packard.

 

 INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan instrumen kunci dari Pemerintah Indonesia dalam mengurangi intensitas emisi dan emisi gas rumah kaca melalui aksi-aksi pengembangan rendah karbon dan adaptasi dampak perubahan iklim. ICCTF juga berupaya mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan daerah, serta melaksanakan inisiatif terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan memanfaatkan dan menyalurkan sumber daya domestik dan dana internasional ke proyek-proyek yang selaras dengan rencana implementasi RAN/RAD-GRK, ICCTF mendukung target pengurangan emisi Indonesia, yaitu sebesar 26% / 41%.

 ICCTF-USAID mendukung Transformasi dalam program bertajuk “Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Kabupaten Gorontalo dalam Mengintegrasikan Perubahan Iklim ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah” selama 2014-2015. Keberhasilan program ini ditandai dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mengalokasikan 10,5% dari APBD untuk aspek-aspek perubahan iklim, dan menetapkan 24 program yang tersebar di 19 SKPD, khusus untuk kegiatan adaptasi perubahan iklim.

 

USAID

USAID adalah badan independen dari pemerintah federal Amerika Serikat yang terutama bertanggung jawab untuk mengelola bantuan luar negeri sipil dan bantuan pembangunan. USAID mendukung Transformasi dalam melaksanakan program Municipal Waste Recycling Program/Program Pengelolaan Sampah Perkotaan (MWRP) yang bertajuk Memperkuat Aspek Koordinasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah (SOBAT) di Sulawesi Selatan.

 

 Climate and Land Use Alliance (CLUA)

Climate and Land Use Alliance (CLUA) adalah aliansi yayasan yang percaya bahwa penggunaan hutan dan lahan berkelanjutan adalah bagian penting dari respons global terhadap perubahan iklim.

Pendonor dari Aliansi ini diantaranya David Lucile and Packard Foundation, Ford Foundation, Gordon and Betty Moore Foundation, serta ClimateWorks Foundation.

CLUA berupaya mewujudkan potensi hutan dan tata guna lahan untuk memitigasi perubahan iklim, memberi manfaat bagi masyarakat, dan melindungi lingkungan. Fokus utama Aliansi ini di Indonesia mencakup upaya untuk mengurangi emisi dari hutan dan lahan gambut Indonesia dengan cara yang menjamin hak masyarakat adat atas tanah, meningkatkan mata pencaharian lokal, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Dengan dukungan dari CLUA, Transformasi membantu penguatan program antikorupsi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia khususnya yang terkait dengan definisi batas hutan, informasi perizinan, dan informasi kehutanan.

 

 

MITRA KAMI

NEW CITIES FOUNDATION

The New Cities Foundation (NCF) didirikan pada tahun 2010, dengan dukungan awal dari kelompok pimpinan dari sektor publik, nirlaba, penelitian, dan swasta – termasuk mitra NCF sejak lama dan Anggota Pendiri, Cisco dan Ericsson. NCF dibentuk atas dasar keyakinan bersama pada kemungkinan yang belum pernah ada sebelumnya yang ditawarkan kota-kota di abad ini – sebuah masa dimana pusat-pusat perkotaan menjadi pendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dulu tidak pernah terjadi.

Misi NCF adalah membentuk masa depan perkotaan yang lebih baik untuk semua pihak dengan menghasilkan dan menyebarluaskan ide dan solusi melalui acara, penelitian, dan proyek inovasi perkotaan. Di dalam melaksanakan seluruh kegiatan, NCF bekerja sama dengan para pimpinan dari sektor bisnis, pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, media, dan pekerja seni.

 

LEE KUAN YEW SCHOOL OF PUBLIC POLICY

Dalam kurun waktu 10 tahun, the Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) telah menjadi sekolah kebijakan publik ketiga terbaik di dunia, kedua paling dermawan, dan kemungkinan besar pertama dalam hal memperkenalkan kurikulum multi-disiplin yang terintegrasi secara penuh. Telah berkembang sebagai sekolah pilihan untuk mempelajari kebijakan publik di Asia, menawarkan berbagai keuntungan bagi kaum muda yang ingin terjun ke dalam bidang kebijakan publik.

Adapun misi dari LKYSPP adalah untuk mendidik dan memberikan inspirasi kepada generasi pemimpin terkini dan masa depan agar dapat meningkatkan standar tata kelola pemerintahan di Asia, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan berkontribusi terhadap Transformasi di wilayah Asia.

 

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

Universitas Gunung Rinjani (UGR) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Lombok Timur. Didirikan pada tahun 1996, UGR memiliki lima fakultas terdiri dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Perikanan. Lombok Timur sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan yang besar dan didukung oleh keberadaan Fakultas perikanan UGR, banyak diminati oleh mahasiswa baik itu dalam sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya serta sumbangsihnya terhadap perkembangan sektor perikanan Lombok Timur melalui program-program pengabdian yang telah dilakukan.

UGR melalui Fakultas Perikanan UGR mendukung Transformasi dalam kegiatan Serial Diskusi Terbatas “ Menghadirkan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab melalui Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan” yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2019. Keberhasilan kegiatan ini ditandai dengan hadirnya berbagai stakeholder di bidang perikanan yang menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan sektor perikanan. Rekomendasi kebijakan tersebut menjadi bahan penyusunan naskah kebijakan untuk mengintervensi pada rencana Komisi IV DPR RI dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. 

 

UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE

Universitas Khairun (UNKHAIR) merupakan Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Maluku Utara. Didirikan pada 15 Agustus 1964 dan berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengembangan UNKHAIR diarahkan menuju research-based university dari teaching university. Terdapat dua program sarjana dan program pascasarjana yang ditawarkan. Program Sarjana meliputi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Teknik, dan Fakultas Kedokteran. Sementara untuk Program Pascasarjanan terdiri dari Magister Managemen, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Ekonomi, Magister Ilmu Kelutan, Magister Ilmu Pertanian, Magister Pendidikan Biologi, dan Magister Teknik Sipil.

Dalam bidang Perikanan, UNKHAIR melalui Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menawarkan prodi Budidaya Perairan, Prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan, dan Kelautan.

UNKHAIR melalui Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNKHAIR mendukung Transformasi dalam kegiatan Serial Diskusi Terbatas “ Menghadirkan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab melalui Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan” yang diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 2020. Keberhasilan kegiatan ini ditandai dengan hadirnya berbagai stakeholder di bidang perikanan yang menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan sektor perikanan. Rekomendasi kebijakan tersebut menjadi bahan penyusunan naskah kebijakan untuk mengintervensi pada rencana Komisi IV DPR RI dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.

 

KABUPATEN GOWA, SULAWESI

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. ibu kota kabupaten ini terletak di kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa. Secara geografis, Kabupaten Gowa terletak pada 5°33' - 5°34' Lintang Selatan dan 120°38' - 120°33' Bujur Timur. Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian anatar 10-2800 meter diatas permukaan air laut. Namun demikian wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang sungai utama 90 Km.

Sebagai komitmen bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan di wilayah Kabupaten Gowa, Pemkab Gowa melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) siap memperkuat kapasitas dan koordinasi pemerintah daerah dalam manajemen pengelolaan sampah atau Sobat. Hal ini dengan dicanangkannya Municipal Waste Recycling Project (MWRP) pada Kick off Program MWRP di car free day, di Jalan Tumanurung, Minggu (23/6). Pencanangan tersebut diresmikan langsung Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa Muchlis, Transformasi Publik Policy, serta didampingi seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemkab Gowa dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama.Program ini juga sangat mendukung peraturan pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah yang terhimpun dalam Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) tentang pengelolaan sampah rumah tangga.

 

KABUPATEN JEPARA, JAWA TENGAH

Kabupaten Jepara terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan ibukotanya yaitu Jepara. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di selatan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yang terdiri dari gugusan pulau-pulau di Laut Jawa. Penyeberangan ke kepulauan ini dilayani oleh kapal ferry yang bertolak dari Pelabuhan Jepara. Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada akhir tahun 2016 berdasarkan hasil proyeksi adalah sebanyak 1.205.800 jiwa, terdiri dari 601.206 laki-laki (49,86%) dan 604.594 perempuan (50,14%). Pertumbuhan penduduknya adalah sebesar 0,99%, dimana sebaran penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tahunan (115.504 Jiwa) dan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Karimunjawa (9.379 jiwa).

Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan upaya pengelolaan sampah di wilayahnya hingga ke tingkat desa. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Instruksi Bupati Jepara No. 3 Tahun 2019 tentang Program Desa Mandiri Sampah dan Pengurangan Sampah Organik di Kabupaten Jepara pada tanggal 29 Oktober 2019. Guna menindaklanjuti Instruksi Bupati No. 3 Tahun 2019 ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara membuat program “Desa Mandiri Sampah”. Dalam rangka menyukseskan program tersebut, DLH Jepara bekerja sama dengan Transformasi dengan menyelenggarakan lokakarya berjudul “Peningkatan Upaya Pengelolaan Sampah di Desa” yang dilaksanakan pada 10-12 Desember 2019. Pada kegiatan tersebut, Transformasi memfasilitasi Kabupaten Jepara dalam diskusi dan pemetaan 5 Aspek Pengelolaan Sampah di wilayahnya (hukum, kelembagaan, finansial, teknologi, dan sosial-budaya), diskusi antar-pemangku kepentingan mengenai upaya pengurangan sampah dari sumbernya melalui Bank Sampah, serta diskusi mengenai UPTD Bank Sampah dengan studi kasus Kota Makassar.