Lapangan Pekerjaan

JAKARTA, KOMPAS —Pemerintah membentuk satuan tugas untuk mengefisienkan layanan pelabuhan-pelabuhan utama di Tanah Air. Melalui efisiensi itu, ditargetkan biaya logistik bisa dikurangi. 

Pembentukan satuan tugas itu diputuskan dalam rapat kabinet terbatas bidang ekonomi yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Selasa (10/2), di Kantor Presiden, Jakarta. Rapat dihadiri antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Sofyan A Djalil, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino.

”Keputusannya dibentuk sejenis satuan tugas yang saya koordinasi, tetapi di bawah pengawasan langsung Bapak Wapres. Kami laporkan kepada Presiden dari waktu ke waktu supaya segala sumber inefisiensi, terutama yang berasal dari birokrasi, bisa kami selesaikan segera,” kata Sofyan seusai rapat.

Satuan tugas itu beranggotakan pejabat terkait di tujuh kementerian, meliputi Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Masalah utama dari hampir semua pelabuhan di Tanah Air, menurut Sofyan, ada pada pemanfaatannya yang belum efisien. Ia mencontohkan upaya efisiensi yang dilakukan pihak Pelabuhan Tanjung Priok. Tanpa membangun pelabuhan baru, sejak 2009 hingga sekarang, kapasitas layanan di sana bisa meningkat dua kali lipat melalui perbaikansoftinfrastruktur.

”Yang diperbaiki itu misalnya bagaimana truk tidak perlu mondar-mandir dengan truk kosong. Lalu bagaimana bea cukai yang perlu meningkatkan kecepatan layanannya,” katanya.

Saat membuka rapat, Presiden memberikan arahan, jajaran pemerintah jangan salah memutuskan persoalan yang terkait dengan transportasi laut mengingat hal ini menyangkut ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Ia meyakini, apabila infrastruktur baik darat, laut, maupun udara tersebut mulai dibenahi, akan berimbas pada murahnya biaya transportasi.(WHY)

Sumber: kompas.com