Publikasi

Konferensi Pers "Pembiayaan Industri Perikanan Berkelanjutan"
Konferensi Pers "Pembiayaan Industri Perikanan Berkelanjutan"
Atasi IUU Perikanan, Transformasi Gelar Forum Meja Bundar

Jakarta, Transformasi--Kontribusi sektor perikanan bagi produk domestik bruto (PDB) masih relatif kecil. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Triwulan III 2015, sektor ini menyumbangkan sekitar 2,46 persen kepada PDB. Hal tersebut sebuah paradoks jika melihat besarnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai 2/3 dari total luas wilayah kedaulatan.

Penasihat Senior Pusat Transformasi Kebijakan Publik atau Transformasi, Sarwono Kusumaatmadja, Rabu (18/11), mengatakan, disparitas antara potensi dan pemanfaatan tersebut di antaranya terletak pada tiga persoalan utama, yaitu perikanan ilegal (illegal), tak terlaporkan (unreported), dan pemanfaatan perikanan yang tak sesuai aturan (unregulated) atau yang akrab disingkat dengan IUU fishing.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan, jumlah kerugian akibat IUU sekitar Rp 3.000 triliun. Hal tersebut belum termasuk kerugian dari hancurnya ekosistem laut akibat penangkapan ikan berlebihan dan eksploitasi laut yang tak memperhatikan aspek konservasi.

“Kerugian akibat IUU, serta subsidi yang salah sasaran tersebut mungkin belum tercermin secara utuh, sehingga perkiraan kerugian tersebut, serta kehilangan potensi manfaat yang dapat diperoleh masih dapat meningkat,” ujar Sarwono.

Tindakan tegas yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengusir dan membakar kapal-kapal asing pelaku pencurian ikan mampu menurunkan secara drastis pencurian ikan dari perairan Indonesia. Akibatnya, ikan curian di pasar Asia sulit didapatkan. Sekitar 60 persen produk pengolahan perikanan di Asia kolaps. Hasil studi lapangan dari Tim Satuan Tugas IUU Fishing memperkirakan, dengan turun drastisnya tindak IUU, potensi perikanan Indonesia saat ini sekitar 7,3 juta ton per tahun, di luar tuna, yang bisa dimanfaatkan secara lestari.

Sayangnya, potensi besar yang hadir sebagai dampak positif moratorium eks-kapal asing tersebut belum mampu dimanfaatkan dengan baik. Persoalannya, dari 618.000 kapal perikanan di Indonesia, 70 persen adalah kapal tanpa motor dan kapal dengan mesin tempel, yang rata-rata di bawah 3 GT. Kapal dengan kapasitas tersebut tak mampu melakukan operasi penangkapan setahun penuh dan areal yang terbatas, terlebih dengan cuaca di Indonesia yang berubah empat kali dalam setahun. Jika dibiarkan, situasi tersebut sangat rawan mengundang kembali hadirnya IUU. Terlebih dengan telah dicabutnya kebijakan moratorium eks-kapal asing per 1 November 2015 lalu. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan guna menyelesaikan problem tersebut, khususnya kebijakan pengelolaan perikanan yang produktif dan berwawasan lingkungan, di luar aspek penegakan hukum.

Forum Meja Bundar

Terkait hal tersebut, Transformasi sebagai sebuah lembaga networked think tank, yang fokus kepada hadirnya kebijakan publik yang baik di sektor kelautan dan perikanan, akan menyelenggarakan Transformasi Roundtable Series (TRS) atau seri forum meja bundar, guna merumuskan rekomendasi bagi kebijakan pemberantasan IUU Fishing secara cepat dan efektif.

Untuk seri pertama, TRS akan dilaksanakan pada hari Rabu, 18 November 2015, di Esquire Meeting Room, Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, mulai pukul 09.00 sampai selesai. Acara diskusi yang akan mengambil tema “Pembiayaan Industri Perikanan Berkelanjutan” tersebut akan dihadiri perwakilan dari lembaga pemangku kebijakan di sektor perikanan dan pembiayaan. Mereka antara lain: KKP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, lembaga penjaminan, perusahaan pengolahan produk perikanan, asosiasi-asosiasi di sektor perikanan, pelaku usaha perikanan, akademisi bidang perikanan, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat.

Sarwono mengatakan, tema pembiayaan industri perikanan berkelanjutan dipilih karena upaya memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan membutuhkan skema pembiayaan yang tidak kecil. Melibatkan sektor swasta dan perbankan dalam pembiayaan akan memberikan daya ungkit besar bagi kontribusi sektor ini di sektor ekonomi, dan mendorong kesejahteraan nelayan.
“Dengan demikian, dana pemerintah dapat dikonsentrasikan untuk kebutuhan melindungi dan memulihkan kesehatan laut,” lanjut Sarwono.
Pada bulan Mei 2015, KKP bersama OJK, delapan bank dan dua lembaga keuangan non-bank, meluncurkan program “Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring)” untuk meningkatkan peminjaman kepada sektor perikanan dan kelautan sebesar lebih dari 50 persen pada tahun 2015.
Inisiatif yang diwujudkan oleh KKP dan OJK tersebut sangat positif, namun memiliki dua tantangan yang harus diselesaikan. Pertama, menjamin program pemerintah memberikan insentif pada lebih banyak praktik-praktik perikanan yang berkelanjutan dan produktif. Kedua, untuk mengatasi hambatan yang ada dalam pembiayaan perikanan berkelanjutan, baik pada sisi penawaran (misalnya merancang mekanisme pembiayaan yang cocok untuk proyek-proyek perikanan, yang biasanya bersifat jangka panjang, mengadopsi pedoman pembiayaan untuk perikanan berkelanjutan, menciptakan kerangka regulasi yang dapat secara tepat mengatur arus pembiayaan), dan pada sisi permintaan (misalnya merancang mekanisme pasar yang memberikan insentif pada kegiatan berkelanjutan, menghapus subsidi perikanan yang negatif, dan lain sebagainya)
“Dua tantangan itulah yang menjadi latar belakang bagi Transformasi untuk menyelenggarakan diskusi meja bundar dengan mengambil tema pembiayaan industri perikanan berkelanjutan ini,” imbuh Sarwono.
Untuk TRS pertama, pembahasan akan terkonsentrasi pada pedoman pembiayaan di industri perikanan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya perikanan dan keberlanjutan usaha. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan resiko pembiayaan di industri perikanan, yang selama ini dianggap tinggi, dapat dimitigasi sehingga pembiayaannya dapat meningkat. Di sisi pelaku usaha, pedoman ini dapat mendorong praktik usaha menjadi berkelanjutan sehingga akses pembiayaan yang lebih mudah. Hal ini merupakan insentif bagi pelaku usaha yang secara tidak langsung mencegah illegal dan unregulated fishing.

Pedoman ini diharapkan menjadi rujukan bagi lembaga pembiayaan (perbankan, non bank, dan penjaminan) sebagai bagian dari kriteria pemberian pinjaman bagi usaha perikanan.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari setiap TRS akan dibawa dan dipaparkan di Economist Luncheon sebagai persiapan Regional Ocean Forum pada pertengahan tahun 2016. Regional Ocean Forum 2016 adalah forum internasional yang akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara se-Asia Pasifik untuk membahas permasalahan-permasalahan di sektor perikanan dan kelautan.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan, KKP, Nilanto Perbowo, mengatakan, KKP juga ingin mendukung pembiayaan bagi sektor usaha perikanan skala menengah untuk memperkuat daya saing usaha di pasar domestic dan internasional. Penguatan daya saing ini akan dilakukan dengan mengajak usaha kelas menengah di sektor perikanan dan perbankan untuk bersama menjalankan praktik pengelolaan perikanan berkelanjutan. Upaya ini juga diikuti dengan upaya menjaga ketersediaan sumber daya perikanan untuk menjamin kepastian usaha di sektor perikanan.

KKP berharap, tumbuhnya pembiayaan di sektor perikanan akan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya perikanan.

“Melalui forum TRS, KKP berharap semua pihak berkontribusi untuk menyusun suatu indikator mengenai bisnis perikanan berkelanjutan yang layak mendapat pembiayaan dari perbankan,” kata Nilanto.

Dia menambahkan, mulai tahun 2016, Indonesia akan berhadapan dengan tantangan bisnis perikanan yang sangat terbuka melalui pemberlakuan MEA, serta pemberlakuan mengenai seafood safety policy, yang akan diberlakukan secara tegas di pasar dunia. Indikator ini diharapkan akan menjadi pendorong daya saing produk perikanan di masa mendatang.

Tentang Pusat Transformasi Kebijakan Publik
Transformasi merupakan wadah sekaligus jaringan bagi para pembuat kebijakan, cendekiawan dan masyarakat umum untuk mengkaji berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat. Transformasi dibentuk dan dikelola sebagai jaringan lembaga dalam maupun luar negeri yang berkomitmen mengupayakan pembuatan dan penerapan kebijakan berdasar fakta dengan mencari dan menetapkan jalan keluar permasalahan yang dihadapi, serta memantau dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah tersebut bersama-sama.

Transformasi mendasari langkah inovasi kebijakan di Indonesia demi menemukan solusi pragmatis dan teruji untuk mengatasi persoalan ekonomi dan social Paradigma baru dalam inovasi kebijakan publik dapat memberikan sebuah paradigma baru demi perubahan nyata di Indonesia.

Media Contact:
Public Relations Specialist
Muhammad Syarifullah
HP: 08978898998
Email: muhammad.syarifullah@transformasi.org
www.transformasi.org

Communication Specialist
Mohamad Burhanudin
HP: 081-213790386
mohamad.burhanudin@transformasi.org
www.transformasi.org