Publikasi

beritasatu.com
beritasatu.com
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, menghadiri acara Penutupan Temu Karya Nasional dalam rangka evaluasi perkembangan desa dan kelurahan Tahun 2016 di Jakarta, Kamis (18/8) malam. (Istimewa)

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa), Eko Putro Sandjojo, mengatakan, aktivitas desa dapat menjadi penopang ekonomi perkotaan. Hal tersebut dapat terjadi, ketika desa berhasil bergerak menjadi pusat produksi.

"Masyarakat desa bisa mendirikan pabrik-pabrik untuk menopang ekonomi di kota. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di desa. Jadi, kalau kita bisa menggerakkan masyarakat desa, hal itu bisa menjadi motor penggerak ekonomi," kata Eko dalam acara Penutupan Temu Karya Nasional dalam rangka evaluasi perkembangan desa dan kelurahan Tahun 2016 di Jakarta, Kamis (18/8) malam.

Eko mengatakan, program dana desa telah memberikan kesempatan bagi pembangunan desa. Total dana desa Tahun 2016 sebesar Rp 46,9 Triliun yang tersebar di 74.754 desa. Dengan begitu, kata dia, rata-rata desa mendapatkan dana sekitar Rp 600 Juta hingga Rp700 juta. Angka tersebut, lanjutnya, belum termasuk anggaran desa dari pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten (Pemkab).

"Kemarin, saya ke Kabupaten Belu yang masih masuk kategori desa tertinggal. Mereka (desa-desa di Kabupaten Belu) mendapatkan dana desa rata-rata Rp 680 juta. Dari Provinsi dapat Rp 250 juta, dan dari Kabupaten Belu Rp 400 juta. Jadi total bisa mendapatkan Rp 1 Miliar," ungkapnya.

Lebih lanjut Eko mengatakan, yang menjadi persoalan adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat memanfaatkan dana desa untuk memberdayakan ekonomi. Ia berharap, dana desa tersebut dapat memberikan impact (dampak) pada aktivitas ekonomi warga.

"Rp1 Miliar ini bisa dibilang sebagai dana yang besar, tapi juga bisa dikategorikan sebagai dana yang kecil. Makanya, kita sangat perlu mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes bisa jadi holding company (perusahaan induk) di desa," ujarnya.

Untuk itu, kata Eko, pihaknya meminta kerjasama Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk dapat membantu memberikan pelatihan terkait penyaluran KUR dan pelatihan terkait BUMDes. "Namun, hal ini juga harus kerjasama dengan gubernur dan bupati. Karena, jumlah desa kita sangat banyak, tidak mungkin kita akomodir sendiri," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Eko juga mengucapkan terimakasih kepada Kemdagri yang telah memberikan kesempatan untuk bertemu dengan tokoh penggerak desa. Dirinya juga menepis anggapan, hubungan Kemdagri dan Kemdes berjalan tidak harmonis.

"Saya datang ke acara ini juga atas perintah senior-senior di Kemdagri, yang sudah sangat berpengalaman mengurus desa. Seharusnya, saya masih di Belu ini. Tapi, karena ditelepon agar hadir, maka saya pun hadir di sini," tambahnya.

Feriawan Hidayat/FER

BeritaSatu.com