Suasana Pelayanan Program JKN-KIS di Fasilitas Kesehatan (Foto: suaramerdeka.com)
Suasana Pelayanan Program JKN-KIS di Fasilitas Kesehatan (Foto: suaramerdeka.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tercatat sebagai kebijakan penting pemerintah yang cukup berhasil dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Data BPJS Kesehatan mencatat program JKN-KIS berhasil meningkatkan cakupan kepesertaannya hingga hampir dua kali lipat sejak awal beroperasi 1 Januari 2014, dari 112 juta menjadi lebih dari 217 juta per 1 Februari 2019, atau lebih dari 81% dari total penduduk Indonesia. Dampak langsung dari penyelenggaraan ini adalah angka belanja kesehatan penduduk Indonesia dari kantong pribadi (out of pocket) yang cenderung turun sejak program ini diluncurkan. Karakteristik pelaksanaan JKN-KIS yang dinilai fleksibel dan adaptabel terhadap berbagai kondisi itu juga dianggap telah berkontribusi terhadap berbagai keberhasilan yang telah dicapai.


Pemerintah pun melalui Perpres No. 82/2018, terus berupaya meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan dengan memberikan pelayanan yang efektif, aman dan berpusat pada orang serta tepat waktu, adil merata, terpadu, dan efisien, salah satunya dengan memanfaatkan data dan teknologi informasi.

Namun, defisit menahun Dana Jaminan Sosial yang dikelola BPJS Kesehatan (DJS Kesehatan) terus mengancam keberhasilan selama ini serta keberlanjutan sistem UHC yang dibangun. Salah satu akibatnya, BPJS Kesehatan mengalami gagal bayar ke fasilitas kesehatan (rumah sakit) mitranya yang berjumlah > 2.400 di seluruh tanah air. Sehingga, terjadilah tunggakan utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit yang mencapai Rp. 16,5 triliun menurut klaim BPJS Kesehatan atau Rp. 10,98 triliun menurut Kementerian Keuangan, pembayaran oleh RS yang tertunda ke produsen obat-obatan dan alat kesehatan, hingga ke dampaknya ke peserta yang tidak terlayani optimal karena kosongnya persediaan, dan lain-lain.

Sayangnya, tingkat tunggakan iuran peserta tetap tinggi saat ini, hingga <20 juta atau 9,44% dari total peserta pada 2018. Demikian pula halnya dengan masih banyaknya penduduk yang belum mendaftarkan diri menjadi peserta jaminan, sekitar 50 juta orang, yang >80% di antaranya, adalah pekerja non-formal berprofil muda dan sehat serta penghasilan menengah.

Selain itu, Indonesia termasuk negara yang paling sedikit memanfaatkan sistem data dan informasi, termasuk untuk kepentingan pemantauan dan evaluasi. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), yang berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi JKN-KIS, yang menyayangkan pengumpulan iuran Peserta Bukan Penerima Upah yang masih dilakukan secara manual dan belum memanfaatkan autodebet perbankan dan instrumen lain yang mengikat.

Terkait defisit DJS Kesehatan, langkah pertama pemerintah telah diambil melalui Kementerian Keuangan berupa penutupan defisit berjalan dengan pencairan dana cadangan APBN. Sebelumnya, Kemenkeu juga telah mengeluarkan bauran sejumlah kebijakan yang diklaim telah berhasil melancarkan pencairan dana ke BPJS Kesehatan dari Pemerintah Daerah, pengalokasian ulang dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan pajak rokok untuk kesehatan, serta penghematan pada dana operasional BPJS Kesehatan. Sejak 2019, Pemerintah telah menambah dana subsidi untuk penerima bantuan iuran dan kuotanya menjadi 96,8 juta penduduk, atau naik 4,4 juta dari sebelumnya, setara dengan penambahan kas senilai Rp. 100 milyar per bulan ke DJS Kesehatan.

Selain terus mengoordinasikan penyesuaian ulang tarif pelayanan kesehatan bersama BPJS Kesehatan dan asosiasi rumah sakit dan profesi, Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang urun biaya dan selisih biaya yang harus ditanggung pasien/peserta JKN-KIS, upaya untuk mengendalikan perilaku moral hazard (aji mumpung) peserta JKN-KIS dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan yang dijamin.

Namun, upaya menutup defisit DJS Kesehatan diatas tidak menyelesaikan persoalan yang ada. Tidak bisa tidak, upaya memperbaiki substansi permasalahan penyebab defisit harus dilakukan, dan ini tidak cukup dengan menambah subsidi dan anggaran pemerintah. Defisit akan terus terjadi dan membesar di tahun-tahun mendatang jika Pemerintah tidak sungguh-sungguh mengatasi masalah mendasar dalam penyelenggaran program JKN-KIS yang ada.

Lebih jauh lagi, meskipun arah berbagai upaya kebijakan berdasar Perpres No. 82/2018 saat ini telah memberikan harapan akan keberlangsungan program, tampak misalnya dari upaya penyehatan keuangan BPJS Kesehatan, upaya penghentian dan koreksi dampak sistemik defisit aset JKN, pencegahan peningkatan risiko reputasi JKN dan risiko politis bagi pemerintah dan pencegahan timbulnya konsekuensi hukum, tantangan perbaikan kualitas akan terus menjadi pekerjaan besar ke depan. Untuk itu, setidaknya pemerintah perlu segera melakukan penahapan perbaikan JKN-KIS secara menyeluruh dan mendasar.

Arah upaya perbaikan demikian setidaknya harus tampak pada bidang tarif, iuran, dan manfaat, dimana perlu segera diputuskannya arah penyesuaian manfaat dan iuran sesuai perhitungan aktuaria yang baku, urun biaya untuk mencegah pemanfaatan berlebih dan kecurangan peserta, anti-fraud, dan dana cadangan pemerintah dianggarkan dan prosedur pencairannya dinamis cepat, penguatan promotif, preventif dan paliatif. Serta arah penyesuaian tarif sesuai keekonomian dengan jaminan kualitas dan keamanan pelayanan sesuai standar nasional pelayanan dan standar fasilitas kesehatan. Aspek tata kelola juga dapat ditingkatkan, dimana pemerintah dapat menguatkan checks and balances antara DJSN (badan kebijakan dan pengawas jaminan sosial) dan BPJS Kesehatan (administratur JKN dan pembeli aktif pelayanan kesehatan).

Penggunaan data dan teknologi informasi juga perlu didorong, di mana pemerintah segera menentukan arah otomatisasi administrasi, pemantauan dan evaluasi dan pengawasan, serta pemanfaatan data dan informasi peserta, klaim/belanja pelayanan kesehatan untuk kebijakan dan manajemen JKN.

Terakhir, pemerintah wajib terus mengimbau kepesertaan wajib dan membudayakan JKN, di mana terus diupayakan komunikasi, edukasi, informasi dan enkulturasi JKN serta penegakan kepatuhan represif yang diterapkan dengan tegas dan adil.

Apapun itu, berbagai upaya pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan JKN-KIS ke depan, termasuk aspek defisit dana Jaminan Sosial Kesehatan ini, harus dibaca sebagai momentum politik yang harus optimal dimanfaatkan dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan.

Wicaksono Prayogie
Knowledge Management Specialist – Transformasi
6 Mar 2019