mongabay.co.id
mongabay.co.id
Dalam konferensi perubahan iklim COP22 di Marakesh Maroko, Delegasi RI (Delri) mengusung salah isu kelautan untuk penurunan emisi dan adaptasi atas dampak perubahan iklim. Isu kelautan yang diusung yaitu mengenai potensi blue carbon atau fungsi ekosistem laut yaitu mangrove, padang lamun dan kawasan payau.

Dalam satu diskusi di Pavilion Indonesia, Achmad Poernomo, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perubahan Iklim menyatakan Indonesia memiliki potensi mangrove seluas 3,11 juta ha dan padang lamun seluas 3 juta ha.

“Kita sudah memiliki roadmap penelitian ekosistem pesisir dan laut dalam kerangka pengendalian perubahan iklim, namun belum sampai pada implementasi dari hasil-hasil penelitian tersebut,” kata Achmad.

Akan tetapi dalam pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan masih diperlukan adanya koordinasi antar kementerian dan pemangku kepentingan lainnya. “Masih terdapat kesenjangan komunikasi antara pemegang kebijakan dan para peneliti, sehingga diperlukan komunikasi yang lebih intensif untuk dapat bersama-sama menyusun ‘roadmap blue carbon’ Indonesia”.

Achmad Poernomo juga mengatakan bahwa di Indonesia, sudah banyak program-program penyadaran perubahan iklim yang dilaksanakan di tingkat masyarakat, termasuk Desa Tangguh Iklim dan Sekolah Lapang Pesisir.

Sedangkan Ketua Tim Negosiator Delri, Nur Masripatin dalam diskusi Blue Carbon Partnership di COP 22 mengatakan Indonesia masuk dalam anggota kemitraan ini karena telah memiliki praktek-praktek konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan untuk wilayah pesisir dan laut di berbagai daerah.

“Disamping itu sebagai negara yang memiliki pantai terpanjang kedua di dunia, maka kita perlu melihat bahwa kemitraan ini memiliki nilai strategis. Peranan ekosistem pesisir dan laut dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang pertama, menyataka bahwa Indonesia telah mengintegrasikan bentuk mitigasi dari sektor lahan,” katanya.

Meski begitu, Nur mengatakan peranan ekosistem pesisir dan laut belum dinyatakan secara kuantitatif karena masih banyak hal teknis yang harus digarap. Nantinya setelah mendapat angka dari perhitungan komprehensif, akan dimasukkan secara bertahap pada NDC mendatang.

Nur menyatakan peranan ekosistem pesisir dan laut telah diakui baik di dalam konvensi maupun Perjanjian Paris pada tahun yang lalu. Peranan ekosistem hutan telah dibahas sejak COP11 di Montreal tahun 2005 dan diputuskan pada COP13 di Bali tahun 2007, sehingga dalam NDC yang pertama, sektor lahan di Indonesia turut “membungkus” peranan ekosistem daratan, yang didalamnya termasuk ekosistem mangrove dan pesisir pantai.

Bagi Indonesia, menurut Nur, blue carbon sangat berpotensi dalam mendukung program nasional penurunan emisi, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, namun kompleksitas pengelolaan dan kapasitas pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan dalam kajian untuk masa-masa mendatang.

Pada kesempatan ini, Nur Masripatin juga menjelaskan, karena Indonesia telah memiliki NDC, maka “roadmap” tersebut sebaiknya ada dalam kerangka NDC, serta program penyadaran masyarakat di tingkat desa juga dapat digabungkan dengan program berbasis desa lainnya.

Potensi Luar Biasa Blue Carbon Indonesia

Untuk urusan blue carbon Indonesia mempunyai potensi karbon biru — penyerapan karbon dari ekosistem pesisir dan laut — yang luar biasa besar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo waktu itu pernah mengatakan bahwa kawasan pesisir dan lautan Indonesia berpotensi menyerap karbon sekira 138 juta ton ekuivalen per tahun atau lima kali lebih besar dibanding potensi penyerapan ekosistem hutan tropis di Indonesia. Potensi penyerapan karbon itu dapat mengurangi 25 persen emisi karbon global.

“Jumlah penyimpanan karbon yang tinggi ini menunjukkan bahwa ekosistem mangrove dan laut dapat memainkan peranan penting dalam mitigasi perubahan iklim,” katanya dalam sambutan pembukaan acara International Blue Carbon Symposium (IBCS) di Manado Convention Center pada Kamis (15/5/2014), di Manado Sulawesi Utara.

Sharif mengutip satu hasil analisa global bahwa padang lamun (seagrass) terutama pada sedimennya berpotensi menyimpan 830 ton karbon ekuivalen per meter kubik per tahun.

Sebagai negara kepulauan tropis terbesar, Indonesia menjadi kawasan segitiga terumbu karang (coral triangle) terluas di dunia. Sebesar 52 persen ekosistem terumbu karang dunia terdapat di Indonesia.

Iklim tropisnya juga membuat kawasan pesisir Indonesia menjadi tempat yang cocok untuk pertumbuhan hutan bakau (mangrove), padang lamun dan rumput laut. “Indonesia memiliki ekosistem mangrove sekitar 3,1 juta hektar atau 23 persen dari mangrove dunia dan 30 juta hektar padang lamun yang terluas di dunia,” kata Cicip.

1,38 miliar USD per tahun Dari Blue Carbon Indonesia

Pada acara International Blue Carbon Symposium (IBCS) di Manado Convention Center, Manado, Sulawesi Utara, pada Kamis (15/5/2014), ahli kelautan dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Agus Supangat mengatakan pemerintah melalui DNPI telah mengembangkan konsep perdagangan karbon di Indonesia bernama Skema Karbon Nusantara (SKN), yang dapat digunakan untuk perdagangan blue carbon.

Melalui SKN, upaya penyerapan karbon, bisa didaftarkan, diverifikasi dan akhirnya mendapat sertifikasi untuk diperdagangkan yang nantinya bisa mendapatkan kompensasi pendanaan.

Meski blue carbon tidak disebutkan sebagai tujuh prioritas Rencana Aksi Nasional penurunan Gas Rumah Kaca (RAN GRK), ada delapan aktivitas pendukung yang dimasukkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), antara lain manajemen area konservasi, rehabilitasi area konservasi laut dan rehabilitasi ekosistem pesisir.

Agus mengatakan ekosistem pesisir dan laut masih belum menjadi perhatian utama dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia, meski berkontribusi dalam emisi GRK. Blue carbon juga belum masuk dalam laporan kedua status perubahan iklim Indonesia (Second National Communication) kepada Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC).

Dari berbagai sumber menyebutkan pasar karbon tumbuh mencapai 140 miliar USD per tahun. Sedangkan pasar karbon di Uni Eropa mencapai 107 miliar Euro pada 2011.

Agus menyebutkan sudah ada proyek blue carbon yang masuk pasar karbon internasional, tetapi jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan sektor lain.

Sedangkan pada pasar perdagangan karbon sukarela (voluntary), nilai tukar satu ton karbon bisa bervariasi antara 5 – 15 USD, meski saat ini di pasar karbon Eropa nilai tukar satu ton karbon berkisar dibawah 1 USD.

Apabila potensi blue carbon sebesar 138 juta ton setara karbon bisa diperdagangkan pada pasar karbon, misalnya masuk pada pasar karbon voluntary dengan kisaran harga 10 USD per ton, maka Indonesia bisa mendapatkan 1,38 miliar USD per tahun. Suatu jumlah yang signifikan untuk masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya lautnya.

Mongabay.co.id