rri.co.id
rri.co.id
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi rawan sebagai daerah yang terkena dampak dari perubahan iklim.

Perubahan iklim yang dirasakan merambah ke berbagai sektor, seperti mengurangnya luas area pertanian, produkivitas hasil panen, perubahan tata guna hutan, aspek kesehatan, menyusutnya sumber daya air, sebagian wilayah pesisir tenggelam, dan kepunahan spesies akibat kerusakan hutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bidang Sumber Daya Alam, Agus Julianto saat menjadi pemateri di acara sosialisasi perubahan iklim dan langkah tindak lanjut pasca COP ke 21 di Paris. Acara Sosialisasi tersebut berlangsung di Banda Aceh, Rabu (20/7/2016).

Dikatakannya, dampak dari perubahan iklim dirasakan penduduk di Indonesia pada setiap tiga tahun sekali akibat el nino dan lanina. Akibat dari elnino beberapa wilayah terjadi kekeringan dan bencanan kebakaran hutan, serta bencana banjir dan tanah longsor juga kerap menghantui masyarakat akibat dari dampak perubahan iklim.

“Dampak dari perubahan iklim ini sudah terjadi seperti fenomena elnino dan lanina. Tadinya siklus dari 5-10 tahun, kini hanya 3 tahun sudah terjadi el nino dan lamina, kalau el nino ini kan kebakaran, akibatnya sering terjadi kebakaran hutan. Kalau lanina ini kan sering turun hujan, akibatnya banjir di mana-mana dan juga longsor,” katanya.

Lebih lanjut Agus julianto mengatakan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengurangi dampak perubahan iklim ini sendiri yaitu, dengan target per setiap sektor dapat dikurangi emisi.

“Kita sudah membuat target-target per sektor Pada tahun 2020 hingga tahun 2030 ditargetkan bisa mengurangi 29 persen atau 41 persen kalau mendapat dukungan dari Internasional,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi perubahan iklim ini sudah berlangsung sejak bulan Juni hingga bulan Juli 2016 di 16 Provinsi.

Sosialisasi ini dibuka oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang diwakili oleh staf ahli Azhari. Turut dihadiri oleh pimpinan dinas terkait, DPRA, unsur masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan perwakilan dari perusahaan swasta. (Mj/AKS)

rri.co.id