UMUM

Pembangunan Infrastruktur dan Iklim Investasi Krusial bagi RI

Acara IIICE 2014
Acara IIICE 2014
Pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi sangat penting untuk diwujudkan oleh pemerintah baru guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Terlebih lagi, ledakan harga komoditas yang selama beberapa tahun terakhir berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional, belakangan lesu.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomia Sofyan Djalil dalam pidato sambutannya saat pembukaan acara Indonesian International Infrastructure Conference and Exhibition di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (5/11). Acara pembukaan tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga turut memberi pidato sambutan.

Dengan infrastruktur yang memadai, kata Sofyan, Indonesia akan dapat mendorong industri pengolahan berorientasi ekspor yang selama ini surut untuk berkembang lagi. Jika ekspor meningkat, pendapatan negara pun akan bertambah.

Pembangunan infrastruktur memerlukan investasi pemerintah maupun swasta. Karena itu, Sofyan mengatakan, alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus ditinjau ulang. Karena, jumlahnya terlalu besar, sementara banyak sektor lain yang juga perlu dibiayai, di antaranya infrastruktur.


“Dalam lima tahun terakhir, subsidi yang diberikan untuk sektor migas mencapai Rp 714 triliun. Ironisnya, anggaran kesehatan hanya sepertiganya. Dengan mengurangi subsisi BBM, maka dana APBN bisa dialokasikan untuk infrastruktur yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Sofyan.

Selain investasi pemerintah, pembangunan infrastruktur juga membutuhkan kerjasama dengan pihak swasta. Karena itu, iklim investasi di Indonesia juga perlu dibangun secara positif.

Hal senada juga disampaikan Kalla dalam sambutannya. Menurut dia, Indonesia harus memrioritaskan penyelesaian segala permasalahan yang sedang dihadapi, karena masalah-masalah tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dicontohkannya, kebutuhan pangan memerlukan persediaan air dan konstruksi jalan.

“Untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam bidang manufaktur, kita juga memerlukan sumber daya listrik dan pelabuhan. Karena itu, pembangunan infrastruktur dalam segala hal harus dilaksanakan pada waktu yang bersamaan,” imbuhnya.

Secara garis besar, proyek pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu financially viable (proyek yang memiliki aspek bisnis), dan economic viable (yang tidak memiliki aspek bisnis). Menurut Kalla, proyek yang financially viable, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan dan bandar udara, seharusnya ditawarkan terlebih dahulu kepada pihak swasta. Sebaliknya, proyek yang economic viable, seperti membangun jalan desa dan bendungan, menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalla juga berharap, institusi perbankan internasional akan membantu mendanai proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan.

 

Mempermudah izin dan berani berinisiatif

Kalla menegaskan, daya tarik proyek yang financially viable akan semakin tinggi apabila sistem perizinan dalam bidang investasi dipermudah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih responsif dan berani mengambil inisiatif dalam mencari cara agar pembangunan infrastruktur di daerahnya meningkat. Pembangunan infrastruktur sangat mungkin dilakukan selama ada kemauan keras. Kalla mencontohkan, pembangunan pembangkit listrik di daerah-daerah yang sulit dijangkau yang pernah dilakukan pada masa kepemimpinannya sebagai wakil presiden periode 2004-2009 dapat terlaksana dalam waktu kurang dari satu tahun.

Masalah pembebasaan lahan, kata Kalla, semestinya akan lebih mudah diselesaikan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur ke depan. Pasalnya, saat ini sudah ada Undang Undang Pembebasan Lahan yang akan berlaku mulai dari 1 Januari 2015.

“Selain itu, ada baiknya bagi pemerintah untuk mengambil sudut pandang mengganti untung dan bukan mengganti rugi, karena apabila pembangunan infrastruktur digalakkan, hal tersebut akan menguntungkan rakyat, bukan merugikan”, lanjutnya.


Peluang besar bagi investor

Lebih jauh Kalla mengungkapkan, Indonesia saat ini menawarkan kesempatan luar biasa bagi para pengusaha. Dibandingkan negara lain, Indonesia akan lebih mudah maju pesat karena banyak potensi yang belum tergali.

“Tanpa pembangunan infrastruktur yang memadai pun ekonomi Indonesia bertumbuh 5 persen, sehingga dengan pembangunan infrastruktur, bukanlah hal yang mustahil ekonomi Indonesia dapat tumbuh mencapai 7 persen pada tahun-tahun berikutnya,” ujar mantan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat era Pemerintahan Megawati Soekarnoputri ini.

Saat ini adalah waktu yang terbaik untuk melakukan investasi. Pasalnya, ekonomi dunia sedang melemah, yang ditandai melambatnya pembangunan di negara-negara maju, seperti Jepang dan Tiongkok. Jika investor berinvestasi di Indonesia pada saat ekonomi menurun, saat pembangunan infrastruktur tersebut sudah selesai, ekonomi justru akan berbalik menjadi kuat.

Sebelum menutup sambutannya, Kalla berpesan, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam upaya mendorong iklim investasi, yaitu bunga bank dan birokrasi. Bank Indonesia sebaiknya tak menaikkan suku bunga saat investor memerlukan dana untuk membangun infrastruktur, karena tindakan ini akan menyerap uang dari pasar.

Pemerintah juga harus lebih kooperatif dengan menerapkan peraturan yang jelas dan proses yang cepat dalam berinvestasi. “Setiap kecepatan bagi investor adalah suatu kesempatan,” tandas Kalla. **(JO&NAZ/Transformasi)