UMUM

“Dalam lima tahun terakhir, subsidi yang diberikan untuk sektor migas mencapai Rp 714 triliun. Ironisnya, anggaran kesehatan hanya sepertiganya. Dengan mengurangi subsisi BBM, maka dana APBN bisa dialokasikan untuk infrastruktur yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Sofyan.

Selain investasi pemerintah, pembangunan infrastruktur juga membutuhkan kerjasama dengan pihak swasta. Karena itu, iklim investasi di Indonesia juga perlu dibangun secara positif.

Hal senada juga disampaikan Kalla dalam sambutannya. Menurut dia, Indonesia harus memrioritaskan penyelesaian segala permasalahan yang sedang dihadapi, karena masalah-masalah tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dicontohkannya, kebutuhan pangan memerlukan persediaan air dan konstruksi jalan.

“Untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam bidang manufaktur, kita juga memerlukan sumber daya listrik dan pelabuhan. Karena itu, pembangunan infrastruktur dalam segala hal harus dilaksanakan pada waktu yang bersamaan,” imbuhnya.

Secara garis besar, proyek pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu financially viable (proyek yang memiliki aspek bisnis), dan economic viable (yang tidak memiliki aspek bisnis). Menurut Kalla, proyek yang financially viable, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan dan bandar udara, seharusnya ditawarkan terlebih dahulu kepada pihak swasta. Sebaliknya, proyek yang economic viable, seperti membangun jalan desa dan bendungan, menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalla juga berharap, institusi perbankan internasional akan membantu mendanai proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan.

 

Mempermudah izin dan berani berinisiatif

Kalla menegaskan, daya tarik proyek yang financially viable akan semakin tinggi apabila sistem perizinan dalam bidang investasi dipermudah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih responsif dan berani mengambil inisiatif dalam mencari cara agar pembangunan infrastruktur di daerahnya meningkat. Pembangunan infrastruktur sangat mungkin dilakukan selama ada kemauan keras. Kalla mencontohkan, pembangunan pembangkit listrik di daerah-daerah yang sulit dijangkau yang pernah dilakukan pada masa kepemimpinannya sebagai wakil presiden periode 2004-2009 dapat terlaksana dalam waktu kurang dari satu tahun.

Masalah pembebasaan lahan, kata Kalla, semestinya akan lebih mudah diselesaikan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur ke depan. Pasalnya, saat ini sudah ada Undang Undang Pembebasan Lahan yang akan berlaku mulai dari 1 Januari 2015.

“Selain itu, ada baiknya bagi pemerintah untuk mengambil sudut pandang mengganti untung dan bukan mengganti rugi, karena apabila pembangunan infrastruktur digalakkan, hal tersebut akan menguntungkan rakyat, bukan merugikan”, lanjutnya.