UMUM

Prof Gustav F Papanek saat diwawancarai oleh jurnalis Bloomberg di Jakarta, Jumat (24/10).
Prof Gustav F Papanek saat diwawancarai oleh jurnalis Bloomberg di Jakarta, Jumat (24/10).
Jakarta, Transformasi, 22 Oktober 2014—Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berpeluang besar terhindar dari masalah ketenagakerjaan. Syaratnya, program peningkatkan produktivitas tenaga kerja harus dilakukan guna mendorong produktivitas. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja, jumlah lapangan kerja yang tercipta akan lebih banyak dan pendapatan tenaga kerja pun tinggi.

Demikian disampaikan Profesor Emeritus Bidang Ekonomi Universitas Boston, Gustav F Papanek dalam acara diskusi panel bertema “Job Crisis” yang digelar Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) di Jakarta, Rabu (22/10). Papanek adalah salah satu penulis buku “Pilihan Ekonomi yang Dihadapi Presiden Baru”, yang diterbitkan oleh Transformasi.

Papanek mengatakan, dalam 10 tahun terakhir, hanya sekitar 1 juta lapangan kerja yang bisa diciptakan setiap tahunnya. Jumlah tersebut tak sepadan dengan jumlah angkatan kerja baru di Indonesia yang mencapai 2 juta per tahun. Akibatnya, sebagian angkatan kerja menganggur atau bekerja di sektor yang sangat tidak produktif.

“Ke depan, jika tak mampu menciptakan lapangan kerja baru, kita bisa mengalami bencana demografi, saat sangat banyak orang tak terakomodasi dalam lapangan kerja atau sekadar bekerja di sektor yang kurang produktif,” kata dia.

Problem ketenagakerjaan yang berlangsung selama bertahun-tahun tersebut, lanjut Papanek, sebagian besar bermuara kepada tingginya biaya produksi dan keterbatasan infrastruktur penunjang. Tingginya biaya produksi terutama disebabkan oleh minimnya ketersediaan tenaga kerja yang terlatih, sehingga produktivitasnya rendah.

“Jika ingin industri tumbuh, ekspor naik cepat, dan pertumbuhan ekonomi tinggi, kurangi biaya produksi tanpa mengurangi pendapatan tenaga kerja, bahkan meningkatkan pendapatan mereka. Itu sulit, tapi sebenarnya sangat mungkin dilakukan. Caranya, produktivitas tenaga kerja harus ditingkatkan melalui pelatihan kepada mereka,” kata pakar ekonomi yang turut membantu kebijakan perekonomian Pemerintah Indonesia sejak tahun 1962 ini.

Pelatihan tenaga kerja seperti yang selama ini dilakukan, yakni oleh pemerintah, seperti melalui balai latihan kerja (BLK) tidak efektif untuk menunjang program ini. Karena itu, dia menyarankan agar pelatihan tenaga kerja dilakukan oleh perusahaan itu sendiri dengan pendanaan dari pajak atau pembiayaan kolektif. Cara tersebut memungkinkan untuk hadirnya tenaga kerja dengan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

Perusahaan tidak mungkin membiayai sendiri pelatihan itu karena tentu mereka khawatir, setelah pelatihan dilakukan, tenaga kerja akan pindah ke perusahaan lain yang lebih baik,” ujar dia.

Lebih jauh Papanek mengatakan, peningkatan produktivitas dan upaya mendorong ekspor produk manufaktur sangat berpeluang dilakukan oleh Indonesia. Setidaknya hal ini karena seiring depresiasi nilai tukar Rupiah dalam beberapa tahun terakhir, yang akan memberikan keuntungan besar bagi industri berorientasi ekspor. Faktor lain juga datang dari imbas menurunnya sektor manufaktur padat karya Tiongkok, yang berpeluang direbut Indonesia. Sekitar 7 persen saja pasar manufaktur padat karya Tiongkok berhasil direbut, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 10 persen sangat mungkin dicapai. Dengan pertumbuhan sebesar itu, maka 21 juta lapangan kerja baru akan diciptakan dalam lima tahun ke depan, saat Pemerintahan Jokowi-JK mengakhiri masa jabatannya yang pertama.

“Artinya, strategi ini tidak saja sangat penting secara ekonomi bagi Pemerintah Jokowi-JK, tapi juga secara politik,” tandas Papanek. (HAN/Transformasi)